 |
| PAN Pindah Haluan |
Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemerintahan Jokowi-JK tidak gratis.
Siti Zuhro menegaskan PAN tak usah basa-basi jika memang menginginkan kursi menteri.
"Itu pasti. PAN terlalu basa-basi. Namanya memberikan dukungan, dukungan itu tidak gratis. Yang pasti dengan ini PAN memilih berkoalisi dengan KIH. Hubungan ini pun saling menguntungkan," ujar Siti saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (2/9/2015).
Terkait kehadiran Ketua Umum Hanura, Wiranto, mendampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Siti menyatakan ada indikasi jatah Hanura akan dikurangi dan digantikan PAN.
"Tak tertutup kemungkinan opsi-opsi itu ada. Sama dengan PPP Romy. Bisa saja ada usulan-usulan itu. Memang ini adalah hak prerogatif presiden. Tapi masih banyak menteri yang tidak perform," tegas Siti.
Siti juga menjelaskan kehadiran Wiranto juga menyiratkan agar tidak terjadi salah paham. Hal ini persis yang terjadi di kala Presiden Jokowi mencopot Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menko Polhukam, di mana notabenenya adalah kader Partai Nasdem.
"Jadi menurut saya, ini adalah caranya Pak Jokowi agar tidak ada pihak yang salah paham. Sama seperti Nasdem. Di mana tidak ada gejolak dan resistensi," pungkas Siti.
Berdasarkan informasi yang beredar. Wiranto rencananya akan didapuk menggantikan posisi Ryamizard Raycudu. Sedangkan kader Hanura di kabinet, Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, dikabarkan akan digantikan oleh kader PAN. (Ron/Ans)
Siti Zuhro menegaskan PAN tak usah basa-basi jika memang menginginkan kursi menteri.
"Itu pasti. PAN terlalu basa-basi. Namanya memberikan dukungan, dukungan itu tidak gratis. Yang pasti dengan ini PAN memilih berkoalisi dengan KIH. Hubungan ini pun saling menguntungkan," ujar Siti saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (2/9/2015).
Terkait kehadiran Ketua Umum Hanura, Wiranto, mendampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Siti menyatakan ada indikasi jatah Hanura akan dikurangi dan digantikan PAN.
"Tak tertutup kemungkinan opsi-opsi itu ada. Sama dengan PPP Romy. Bisa saja ada usulan-usulan itu. Memang ini adalah hak prerogatif presiden. Tapi masih banyak menteri yang tidak perform," tegas Siti.
Siti juga menjelaskan kehadiran Wiranto juga menyiratkan agar tidak terjadi salah paham. Hal ini persis yang terjadi di kala Presiden Jokowi mencopot Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menko Polhukam, di mana notabenenya adalah kader Partai Nasdem.
"Jadi menurut saya, ini adalah caranya Pak Jokowi agar tidak ada pihak yang salah paham. Sama seperti Nasdem. Di mana tidak ada gejolak dan resistensi," pungkas Siti.
Berdasarkan informasi yang beredar. Wiranto rencananya akan didapuk menggantikan posisi Ryamizard Raycudu. Sedangkan kader Hanura di kabinet, Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, dikabarkan akan digantikan oleh kader PAN. (Ron/Ans)
Post a Comment